Edit Data Permohonan

menyatakan bahwa benar merupakan Tanah Kasultanan/SG dan tidak dalam sengketa

dengan keharusan memenuhi ketentuan pemanfaatan ruang di sempadan pantai sebagai berikut:

1. mempertahankan fungsi lindung Kawasan Lindung Sempadan Pantai sejauh 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
2. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
3. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
4. ruang terbuka hijau;
5. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir;
6. penelitian dan pendidikan;
7. kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
8. pertahanan dan keamanan; perhubungan; dan
9. komunikasi.
10. kegiatan yang dilarang pendirian bangunan pada kawasan sempadan pantai, dan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas dan nilai ekologis pantai;
11. memenuhi ketentuan amplop bangunan dengan KDB Maksimal: 0, KLB Maksimal 0, KDH Minimal: 100% dan Ketinggian bangunan maksimal 0 lantai;
12. tidak menutup akses publik ke pantai sebagai ruang publik;
13. layout dan siteplan agar mengikuti ketentuan sempadan pantai;
14. menjaga keselamatan lingkungan dan memenuhi izin lingkungan sesuai ketentuan perundangan;
15. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang berpotensi merusakkan bentukan karst dan ekosistem karst dengan membuat desain sedemikian rupa mengikuti kontur yang ada;
16. penggunaan tanah oleh masyarakat/institusi harus mendapatkan izin tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan izin tertulis dari Kadipaten untuk Tanah Kadipaten;
17. memenuhi peraturan perundangan dan ketentuan teknis yang berlaku.

1. Pemanfaatan lahan tidak berubah dari rencana 
2. Tidak ada perubahan lokasi
3. Pemanfaatan/pengelolaan lahan tidak dipindahtangankan ke pihak lain
4. Pelaksanaan pembangunan konstruksi tidak bertentangan dengan peraturan tata ruang, tata bangunan, dan tata lingkungan yang berlaku, dan peraturan lainnya seperti zonasi untuk kawasan lindung geologi dan arahan zonasi kawasan permukiman.

Peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi disusun dengan ketentuan: 

1. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan perlindungan geologi; kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam, kegiatan-kegiatan preservasi dan konservasi, kegiatan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lindung geologi, eksplorasi skala kecil untuk kegiatan penelitian; 
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah pemanfaatan ruang yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum dengan tetap menjaga fungsi lindung dan kewajiban menyusun dokumen lingkungan;
3. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang berpotensi merusakkan bentukan karst dan ekosistem karst;
4. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung sebagai kawasan lindung geologi, dan di bawah pengawasan ketat;
5. pencegahan kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung geologi yang dapat mengganggu fungsi lindung geologi dan kelestarian lingkungan hidup; dan 
6. kegiatan berburu dibolehkan jika populasi binatang tertentu melebihi kapasitas daya tampung dan daya dukung.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan ketentuan : 

1. pemanfaatan ruang didominasi untuk bangunan permukiman;
2. penetapan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, kelengkapan bangunan dan lingkungan, dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
3. kegiatan yang diizinkan adalah perumahan, perdagangan dan jasa, industri rumah tangga;
4. penetapan penggunaan lahan untuk bangunan pada pengembangan perumahan baru sebesar 40 % (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus) dari luas lahan yang ada; 
5. penetapan kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan perumahan baru tidak bersusun dengan maksimum 50 (lima puluh) bangunan rumah per hektar; 
6. pengembangan kawasan perumahan baru harus dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai meliputi sistem pembuangan air limbah, sistem pembuangan air hujan, sistem prasarana air bersih, dan sistem pembuangan sampah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI);
7. setiap permukiman perkotaan diarahkan pada kepadatan penduduk sedang hingga tinggi sedangkan permukiman perdesaan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang; 
8. setiap kawasan permukiman harus tersedia ruang terbuka yang terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; 
9. pada kawasan permukiman perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau sebesar minimal 30 % (tiga puluh perseratus) luas kawasan permukiman terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20% (dua puluh perseratus) dan ruang terbuka hijau privat 10 % (sepuluh perseratus);
10. pada kawasan permukiman perkotaan yang telah memiliki luasan ruang terbuka hijau lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus) tetap dipertahankan.